Langkat (Matarajawali.id)- Di akhir tahun 2022 di Kabupaten langkat sangat banyak terlihat proyek pekerjaan yang dikebut agar tidak melampaui tanggal pelaksanaan proyek, contohnya proyek normalisasi sungai belengking Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi sumatera Utara. Jumat (9/12/2022).
Tim awak Media, saat melakukan pemantauan lagi-lagi menemukan diduga proyek tanpa plank pada pekerjaan Normalisasi Sungai dalam pengawasan dinas PURP langkat.
Seharusnya transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.
Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).
Namun sepertinya peraturan tidak berlaku pada dinas PURP Langkat dibawah pimpinan Plt Kadis PURP Khairul Azmi walaupun Patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.
Bahkan hingga kini Plt kadis PURP langkat sulit ditemui ataupun menjawab saat di hubungi melalaui telpon seluler wahtsap no 0813-6346-XXXX miliknya.
Sedangkan Kabid Perairan Dinas PURP Langkat M. Yusuf saat dikonfirmasi wartawan melalaui telpon seluler whatsapp 0812-6503-XXXX mengatakan ” nanti akan saya ingatkan ke ppk nya supaya di tegur dan di instruksikan kepada rekanannya kalaupun tidak ada plank proyeknya agar segera di pasang planknya”. Ujarnya (Rtar)
