Lampung Timur (Matarajawali.id)- Terkait kebijakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlomba-lomba mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk menyewa kendaraan dinas mewah ditanggapi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur, Agus Firmansyah Lukman.
Klarifikasi resmi terkait pemberitaan media Matarajawali.id mengenai alokasi anggaran sewa kendaraan dinas operasional di lingkungan Bapenda Lampung Timur ini diambil guna meluruskan opini publik serta memberikan transparansi informasi yang berimbang kepada masyarakat luas.
Agus Firmansyah Lukman menegaskan, bahwa kebijakan operasional tersebut diambil bukan didasarkan atas asas kemewahan, melainkan melalui perhitungan ekonomi yang matang demi mendorong efisiensi belanja dan optimalisasi kinerja lapangan.
“Kami sangat menghargai fungsi kontrol sosial dari rekan-rekan media, khususnya terkait artikel yang dipublikasikan portal Matarajawali.id.
Namun, perlu kami luruskan bahwa kebijakan ini murni merupakan bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, bukan untuk fasilitas kemewahan,” ujar Agus Firmansyah Lukman, Selasa (27/10/2026).
Dalam hal ini terdapat beberapa poin utama yang disampaikan oleh Kepala Bapenda Lampung Timur sebagai berikut:
1. Sejak tahun 2025 hingga tahun anggaran 2026 saat ini, internal Bapenda Lampung Timur justru telah melakukan penghematan besar-besaran dengan melakukan efisiensi anggaran mencapai 55 persen.
2. Anggaran senilai Rp560 juta dialokasikan untuk sewa 6 unit kendaraan operasional. Langkah ini diambil karena kendaraan dinas yang ada sebelumnya rata-rata merupakan pengadaan tahun 2010. Kondisi kendaraan yang sudah berusia 16 tahun tersebut tidak lagi prima, sehingga memakan biaya operasional dan biaya servis rutin yang sangat tinggi jika terus dipertahankan.
3. Dengan beralih ke sistem sewa, semua biaya perawatan berkala, perbaikan kerusakan, hingga pembayaran pajak kendaraan sudah termasuk (include) di dalam biaya sewa. Pemerintah daerah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran tambahan pemeliharaan, sehingga APBD terlindungi dari pembengkakan biaya tidak terduga.
4. Sebagai garda utama pendapatan daerah, Bapenda menghadapi tantangan yang semakin berat dalam mengejar target PAD. Oleh sebab itu, dibutuhkan kendaraan operasional dalam kondisi yang selalu prima guna mendukung mobilitas lapangan yang sangat padat dan cepat di seluruh wilayah Lampung Timur.
5. Fasilitas kerja yang prima terbukti berbanding lurus dengan hasil nyata. Berdasarkan data statistik, pada saat awal menjabat di Bapenda tahun 2022, laporan capaian PAD tahun 2021 hanya sebesar Rp154 miliar. Namun, pada tahun 2025 kemarin, realisasi PAD melonjak drastis hingga mencapai Rp277 miliar (naik lebih dari Rp123 miliar), atau terealisasi sebesar 99,95 persen dari target yang ditetapkan. Peningkatan PAD inilah yang menjadi modal utama Pemkab untuk membiayai pembangunan fasilitas umum masyarakat.
6. Atas pengelolaan keuangan tersebut, pada tahun 2025 APBD Lampung Timur dinobatkan oleh Tim Evaluator Provinsi Lampung sebagai APBD Paling Sehat, dengan capaian Pendapatan Daerah menyentuh 99 persen dan Realisasi Belanja Daerah sebesar 94 persen.
7. Kinerja bersih dan akuntabel Bapenda juga diakui secara nasional. Berdasarkan Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2025 pada aspek Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bapenda meraih skor 97 persen. Capaian ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Peringkat 1 di Provinsi Lampung.
Bapenda Lampung Timur memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan operasional yang dilakukan selalu berorientasi pada hasil kerja terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Timur,” ungkapnya. (Nainggolan).
