Langka (matarajawali.id )– Julukan ‘Kota Bimtek’ dianggap tak berlebihan bagi Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Mengingat, penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) setiap tahunnya yang dilakukan Aparat Pemerintahan Desa (Pemdes), mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, bahkan BPD dan sejumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD.
Pasalnya, hingga saat ini Bimtek aparatur desa di Kabupaten Langkat terus menjadi sorotan karena terkesan hanya menghambur-hamburkan Dana Desa (DD) dan diduga menjadi ajang bisnis ‘oknum’ tertentu.
Bimtek Kembali dilaksanakan atas nama Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak yang signifikan dalam tata pemerintahan desa. Meski dibenarkan, namun ini menjadi perhatian dan perbincangan publik ditengah memburuknya ekonomi masyarakat saat ini. Minggu (6/11/2022)
Dimana saat ini, aparatur desa cukup sengsara dan sulit untuk mencukupi pemanfaatan DD dalam capain pembangunan di desa, serta wajib menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai anjuran pemerintah pusat, dimasa pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir.
Informasi yang dihimpun Wartawan bimtek kali ini dengan Nomor 034/10/22 surat undangan peserta kepala desa se-Kabupaten Langkat. Provinsi Suamtetea Utara (Sumut) Untuk pelaksanaan melalui Lembaga Bina Karya Indonesia (LBKI) yang diadakan, pada hari Kamis sampai dengan Minggu ( 3 s/d 6 November- 2022 ), di Roddison Hotel Medan.
Dimana dalam surat tersebut juga dituliskan. Pelaksanaan bimtek tentang sistem pertanahan desa tahun 2022 dengan judul “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolahan Administrasi Pertanahan dan Legalitasnya.” Dimana masing-masing peserta kepala desa untuk biaya bimtek dibebankan kepeserta sebesar biaya Rp 5 juta per orang.
Diketahui Kabupaten Langkat memiliki 240 desa, 164 diantaranya adalah desa yang beberapa bulan lalu melaksanakan Pilkades dan kepala desanya telah dilantik serta diambil sumpah jabatannya oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat Syah Afandin di pendopo rumah dinas bupati, pada (4/8/2022) lalu.
Menanggapi informasi Bimtek salah satu Kepala Desa ke Kota Medan tersebut, DN membenarkan adanya bimtek kepala desa tersebut.
“Benar, dimulai hari kamis kemarin kepala desa mengikuti pembimtekan di Kota Medan,”ujar sumber saat ditemui, Jumat (4/11/2022)
Tidak diputus sampai disitu, awak media kembali mengkonfirmasi melalui via telefon seluler kesalahsatu aparatur desa, terkait bimtekan kepala desa tersebut, ia mengatakan, tidak mengikuti bimtek, dikarekan anggaran tidak mencukupi dan jika dipaksakan harus mengutang kemana.
“Anggaran tidak cukup, kegiatan diadakan di Medan. Namun, tidak tau siapa yang mengadak dan kegaiatan itu berlangsung pada hari Kamis hingga hari Minggu,” ujar salah satu aparatur desa, sembari menirukan ucapan ketua Apdesi kecamatan harus wajib pergi.
Pada hari yang sama. Menanggapi hal sama yang terkesan menghambur – hamburkan dana desa (DD) tersebut. Anis Safrin selaku Ketua DPK PJMI Langkat, mengatakan, sangat disayangkan. Saat ini, beberapa desa di Kabupatan Langkat masi mengalami bencana banjir dan masyarakat masih kesusahan menghadapi banjir serta masih banyak pembangunan didesa belum efektif.
“Pembangunan di desa belum efektif dan saat ini sebagian masyarakat masih kesusahan menghadapi banjir. Semetara kepala desa pergi mengikuti Bimtek di hotel Kota Medan dengan menyerap anggaran dana desa (DD),” ujar Anis dengan nanda kesal.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri kegiatan dalam rangka sosialisasi pencegehan korupsi oleh KPK RI digedung DPRD Langkat pada (10/8) lalu, menyampaikan, saya tidak ingin Kabupaten Langkat kembali tersangkut masalah korupsi.
“Uang ada, tapi bukan untuk pergi ke luar daerah, apalagi Bali, buatlah kemajuan dan kemakmuran di desa kalian, masih banyak desa dilangkat yang tidak ada hasil pertaniannya,” ujar Gubsu
Edy juga meminta seluruh kepala desa untuk meningkatkan sektor pertanian, dari pada pergi study banding ke luar daerah yang belum tentu bermanfaat dan kepala desa untuk benar-benar mengelola anggarannya dengan baik. Juga berinovasi memanfaatkan potensi di desa masing-masing untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
pada tempat sama, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung mengatakan, ada tiga yang menjadi perhatian mereka di Kabupaten Langkat. Yaitu soal pengadaan barang dan jasa, fee atau komisi dan suap, serta gratifikasi.
“Ini yang jadi perhatian kita di Langkat ini, karena di akhir tahun banyak yang butuh duit. Keledai saja tak mau jatuh di lubang yang sama,” kata Maruli Tua Manurung saat menghadiri sosialisasi pencegehan korupsi oleh KPK RI digedung DPRD Langkat. (Rtar)
