Lampung Timur (Matarajawali.id)- Delapan organisasi pers yang tergabung dalam wadah bersama insan pers Lampung Timur (Lamtim), menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran sejumlah unsur Pemerintah Kabupaten Lamtim dalam kegiatan sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Delapan organisasi pers tersebut tersebut terdiri dari SMSI, JMSI, IWO, FJHLT, KWRI, PWSI, AWPI, dan PWLT.
Kegiatan sosial tersebut digelar pada 26–27 Agustus 2026 dan diinisiasi bersama oleh delapan organisasi pers sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa insan pers tidak hanya berperan dalam mencari, menulis, dan menyajikan berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.
Juru bicara delapan organisasi pers yang juga Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Lampung Timur, A. Zohiri mengatakan, kegiatan ini telah direncanakan jauh hari. Kegiatan ini semula dijadwalkan pada 15–16 Agustus 2026. Namun, jadwal kemudian diubah karena bertepatan dengan sejumlah agenda lain yang cukup padat.
Perubahan jadwal tersebut, kata Azohirri, dilakukan agar kegiatan sosial dapat berlangsung dengan baik. Namun, di luar dugaan, pada waktu pelaksanaan justru terdapat agenda Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Lampung Timur.
“Kami sebenarnya cukup kecewa, karena kegiatan ini sudah kami sampaikan dan persiapkan jauh-jauh hari. Kami berharap pemerintah daerah dapat hadir dan memberikan dukungan secara langsung. Namun, pada saat pelaksanaan ternyata ada agenda pemerintah lainnya,” ujar Azohirri dalam sambutannya.
Meski demikian, Azohirri menegaskan, bahwa ketidakhadiran Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah maupun Wakil Bupati Lamtim Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si. tidak serta-merta menunjukkan, bahwa pemerintah daerah tidak memberikan perhatian terhadap kegiatan ini.
Memang kegiatan ini merupakan bentuk keinginan insan pers untuk menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Delapan organisasi ini bukan dibentuk untuk menjadi musuh pemerintah. Justru kami ingin menjadi mitra, memberikan pemikiran, karya tulis dan kontribusi yang positif untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur,” tegasnya.
‘Ia mengatakan, perkembangan teknologi digital membuat peran media semakin besar. Informasi saat ini dapat tersebar dengan cepat melalui berbagai platform, mulai dari Facebook, YouTube, TikTok, hingga media sosial lainnya. Karena itu, menurut Azohirri, insan pers perlu ikut menjaga iklim informasi yang sehat, berimbang, konstruktif, dan bertanggung jawab.
“Tujuan kami sangat sederhana. Wartawan jangan hanya dikenal karena menulis dan menyajikan berita. Wartawan juga harus mempunyai jiwa sosial sehingga keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kegiatan donor darah dan santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini diharapkan menjadi bukti bahwa insan pers memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat.
Dalam hal ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, termasuk unsur pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Kecamatan, serta berbagai pihak lainnya.
Memang kegiatan sosial ini tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah. Sebagian kebutuhan kegiatan diperoleh dari dukungan berbagai pihak, serta dukungan dari rekan-rekan jurnalis.
“Acara ini terlaksana karena kebersamaan. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk kawan-kawan jurnalis yang ikut bergotong royong sehingga kegiatan ini bisa terlaksana,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Azohirri mengajak seluruh organisasi pers di Lampung Timur untuk terus menjaga kekompakan sekaligus membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
“Ia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan insan pers. Kegiatan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu diinformasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui berbagai program dan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Kalau memang kegiatan OPD dikomunikasikan dengan baik, melalui satu pintu informasi yang jelas, kemudian disampaikan kepada media, masyarakat akan mengetahui bahwa pemerintah juga bekerja dan berbuat untuk masyarakat. Ini yang kami harapkan,” ungkapnya. (*)
