Penulis: K.Nainggolan
Metro – Sekolah negeri seharusnya menjadi simbol pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, realitas yang terjadi pada jenjang SMA Negeri di Kota Metro belakangan ini justru mengaburkan esensi tersebut. Persoalan klasik yang terus berulang dan kini semakin meresahkan adalah mencoloknya ketimpangan harga serta dugaan monopoli dalam pengadaan seragam sekolah.
Meskipun sama-sama berstatus negeri dan merujuk pada regulasi pusat yang sama, kebijakan pengadaan seragam di setiap sekolah justru berbeda tajam. Berdasarkan rincian yang beredar, harga satu paket seragam dibanderol bervariasi mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 1,9 juta untuk jenis seragam yang relatif sama. Variasi harga yang tinggi ini memicu tanda tanya besar, mengapa sekolah negeri terkesan berjalan sendiri-sendiri seperti korporasi yang sedang berburu laba?
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya permainan masif yang mengondisikan mitra pengadaan tertentu demi keuntungan sepihak. Wali murid diposisikan sebagai konsumen pasif yang wajib membeli tanpa memiliki daya tawar atau ruang untuk memilih alternatif yang lebih ekonomis.
Ironisnya tidak berhenti pada harga yang selangit. Kualitas pelayanan yang diberikan pun sangat mengecewakan. Banyak wali murid mengeluhkan ukuran seragam yang tidak pas atau tidak cocok, namun pihak sekolah menutup rapat celah untuk komplain atau retur. Akibatnya, wali murid terpaksa mengeluarkan biaya ganda demi membawa seragam tersebut ke tukang jahit komersial agar bisa dipakai oleh anak mereka.
Pendidikan adalah pelayanan publik, bukan ladang bisnis berkedok atribut sekolah. Kita mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung beserta Inspektorat untuk segera turun tangan mengaudit karut-marut pengadaan seragam ini.
Jangan biarkan masa depan anak-anak kita digadaikan demi syahwat ekonomi oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah jeritan ekonomi masyarakat. (*)
