Penulis: K.Nainggolan
Kabupaten Lampung Timur baru saja memasuki usia ke-27. Sebuah usia yang seharusnya mencerminkan kematangan dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan anggaran. Namun, perayaan tahun ini menyisakan tanya besar di benak masyarakat, di mana letak empati pemerintah daerah di tengah kondisi ekonomi dan infrastruktur yang sedang “sakit”?
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sedang memikul beban pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman ini bukanlah dana cuma-cuma, ia adalah utang yang harus dibayar lunas beserta bunganya menggunakan uang rakyat di masa depan.
Logikanya, ketika sebuah rumah tangga berani berutang untuk membangun rumah, maka setiap rupiah yang tersisa harus dihemat seketat mungkin untuk kebutuhan primer.
Sayangnya, pemandangan berbeda justru tersaji. Rangkaian kegiatan seremonial HUT ke-27 yang cukup masif terasa kontradiktif dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Pusat. Di saat Jakarta melakukan pengetatan anggaran (automatic adjustment) untuk menjaga stabilitas fiskal, Lampung Timur justru seolah asyik dengan keriuhan seremoni.
Masyarakat tidak anti terhadap perayaan. HUT daerah adalah momentum identitas dan kebanggaan. Namun, ketika jalan-jalan poros masih menyerupai “kubangan” dan fasilitas publik lainnya belum terpenuhi, perayaan yang megah terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Rakyat lebih butuh akses jalan yang mulus untuk mengangkut hasil bumi daripada panggung-panggung seremonial yang usai dalam semalam.
Ketidakterbukaan rincian anggaran perayaan ini kian memperkeruh suasana. Tanpa transparansi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ke publik, muncul kecurigaan: apakah anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk menambal lubang di jalan justru “terbang” menjadi kembang api dan sewa tenda?
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mulai belajar memilah mana “kebutuhan” dan mana “keinginan”.
Pinjaman daerah seharusnya menjadi daya ungkit untuk pembangunan infrastruktur produktif yang bisa memutar roda ekonomi, bukan justru menjadi beban yang diperparah dengan belanja non-prioritas.
HUT ke-27 seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab untuk menunjukkan komitmen nyata pada perbaikan fasilitas publik. Berhenti sejenak dari seremoni, dan mulai bekerja nyata di lapangan. Sebab, kado terbaik bagi rakyat Lampung Timur bukanlah pesta pora, melainkan jalan yang layak dan pelayanan publik yang prima. (*)
