Oleh: K.Nainggolan
Pernyataan seorang pejabat publik adalah sebuah kontrak sosial. Ketika Wakil Walikota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, pada awal Maret 2026 secara terbuka menjanjikan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu minimal akan setara dengan Upah Minimum Kota (UMK), sebuah standar harapan tinggi telah dipancangkan di benak ribuan tenaga non-ASN. Namun, ketika angka yang mendarat di rekening pegawai hanya sebesar Rp1,2 juta, jauh dari angka UMK yang berkisar di Rp3 juta. Janji tersebut berubah menjadi “bola panas” yang membakar kredibilitas pemerintah sendiri.
Fenomena “kena prank” yang dirasakan para pegawai ini bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan masalah integritas kebijakan. Ketidaksesuaian ini menjadi blunder serius bagi Pemerintah Kota Metro.
Krisis kredibilitas atas narasi “Harapan Palsu” menjadi salah satu penyebab.
Selisih angka yang mencolok, terlalu lebar untuk dianggap sebagai “salah teknis” atau “miskomunikasi”.
Pejabat publik yang memberikan angka spesifik di hadapan media sedang mempertaruhkan marwah institusi. Ketika realita berbanding terbalik, narasi “peduli kesejahteraan” yang didengungkan menjadi sekadar pencitraan tanpa dasar anggaran yang kuat.
Pernyataan yang mengklaim sudah sesuai arahan BPKP namun faktanya jauh di bawah standar, justru menyudutkan dinas teknis seperti BKPSDM dan BPKAD bahkan Walikota.
Publik patut bertanya, apakah ada kegagalan dalam perencanaan anggaran (defisit), ataukah ada hambatan distribusi di tingkat teknis?.
Ketimpangan ini mengundang mata tajam legislatif dan lembaga pengawas untuk memeriksa lebih dalam ke mana sebenarnya arah kebijakan fiskal daerah bermuara.
Dalam kontestasi politik, isu kesejahteraan adalah instrumen yang paling mudah “digoreng”. Sebagai jabatan politis, ketidaksinkronan antara ucapan dan realisasi akan menjadi senjata bagi lawan politik untuk merontokkan elektabilitas petahana. Sulit bagi seorang pemimpin untuk membangun narasi keberhasilan jika di saat yang sama ribuan pegawainya merasa dikhianati oleh janji yang meleset.
Janji setara UMK kini ibarat senjata makan tuan. Jika Pemerintah Kota Metro tidak segera memberikan klarifikasi yang masuk akal atau melakukan koreksi kebijakan yang nyata, bumerang ini akan terus berputar dan menghantam citra pemerintah. Pemimpin tidak hanya dinilai dari retorika manis di atas podium, melainkan dari bukti nyata yang masuk ke kantong rakyatnya. Jangan sampai kesejahteraan pegawai dikorbankan hanya demi kepuasan publik sesaat yang berujung pada kekecewaan mendalam. (*)
