Metro (matarajawali.id)– Ketidakharmonisan antara DPRD Kota Metro dan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro semakin mencuat setelah belasan anggota dewan tidak hadir dalam sidang paripurna yang digelar pada. kemarin Jumat (20/6/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Abdulhak dari Partai NasDem, mengakui adanya jarak komunikasi antara legislatif dan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso. Ia menyebut pimpinan DPRD sudah dua kali berupaya membuka dialog dengan Wali Kota, namun belum mendapat respons.
“Kami sebenarnya ingin berdialog dengan Pak Wali Kota. Sudah dua kali kami sampaikan melalui pimpinan dewan, tetapi belum ada tanggapan. Ini menyulitkan kami dalam menyampaikan arah kebijakan kepada fraksi-fraksi,” ujar Abdulhak Sabtu (21/6/2025).
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pola kerja eksekutif dengan legislatif. “Kami ingin ada keterbukaan, agar kerja antarfraksi tidak menimbulkan prasangka negatif,” tegasnya.
Saat ditanya soal dominasi fraksi partai pendukung Wali Kota dalam proses legislatif, Abdulhak memilih irit bicara. Ia hanya menyerahkan hal tersebut kepada Wali Kota dan menegaskan DPRD tetap menjaga netralitas.
“Sebaiknya pertanyaan itu ditujukan langsung ke Wali Kota. Yang jelas, kami ingin komunikasi antara legislatif dan eksekutif berjalan baik agar kebijakan bisa diselaraskan,” imbuhnya.
Absennya sejumlah anggota dewan dalam sidang paripurna diduga kuat terkait ketegangan tersebut. Jika tidak segera diselesaikan, situasi ini dikhawatirkan akan menghambat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) maupun program pembangunan daerah.
Polemik ini menimbulkan sejumlah pertanyaan: akankah Wali Kota segera merespons ajakan komunikasi dari DPRD? Dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja pemerintahan jika ketegangan ini terus berlanjut? . (Red)
