Langkat (matarajawali.id)- Banyak pengunaan Dana Desa (DD) yang dinilai mubajir dan terkesan menghamburkan salah satunya kegiatan Outbond, setiap tahun dilakukan di wilayah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut, sampai keluar daerah pelaksanaannya.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Investigasi Lembaga Pemerhati Pemantau Pembangunan Sumatera Utara (LP3-SU) Putra Suwandi kepada wartawan Minggu (22/5/2022)
Menurut putra Kegiatan berdalih peningkatan kapasitas aparatur Desa dan Lembaga Desa, diduga tidak terbukti bagi desa di Tanjung Pura. karena banyak desa yang administrasi APBDes nya masih kacau, termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) terkesan dirahasiakan, bahkan penggunaan Dana Desa juga terkesan tidak transfaran pengunaanya. Selayaknya pihak penyidik melakukan pemeriksaan disetiap desa yang diduga tindak korupsi, dan bukan berdiam diri.
Salah satunya kegiatan yang terpantau di wilayah Kecamatan Tanjung Pura, dimana beberapa aparatur desa dan perwakilan LPMD berangkat mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dilokasi Brastagi Cotage, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumut. Kegiatan Outbond dimulai pada Jumat 20-22 Mei 2022.
Di jelaskan lagi, jika aparatur desa berangkat mulai pada Jumat. Diketahui setiap peserta memberikan akomodadi dana sebesar Rp3.000.000 perorang. Termasuk biaya penginapan, makan minum, seragam baju training ditambah sertifikat, sesuai brosur permohonan dari lembaga yang beredar. ujarnya
Namun sangat disayangkan, dalam hal kegiatan pelatihan ini berketepatan pula dengan tahapan pelaksanaan Pilkades sentak di Kabupaten Langkat, yakni bagi 167 desa yang melaksanakan. Ironisnya, bagi desa yang mengikuti kegiatan Outbound, Dana Desa tersebut sangat dibutuhkan bagi desa yang melaksanakan Pilkades.
Dimana Dana Desa ini sangat diharapkan untuk kebutuhan kegiatan Pilkades, termasuk untuk biaya honor panitia ditingkat desa. Namun nyatanya, diduga banyak desa yang tidak menganggakan untuk biaya honor panitia Pilkades di desa, dikarenakan pos-pos gelondongan anggaran ini sudah habis untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan aparatur desa, salah satu kegiatan pelatihan.
Kesempatan seperti sudah pasti menguntungkan bagi Kepala desa (Kades) yang memberangkat atau yang mengikuti pelatihan, sebab diduga ada Fee perkepala yang diterima mereka. ujarnya kesal.
Berdasarkan informasi yang dirangkum awak media ini, honor panitia Pilkades di beberapa desa di Tanjung Pura terbukti tidak sesuai dari harapan, diantaranya bagi anggota panitia Pilkades mendapat honor sebesar Rp200.000 per bulan per orang, Sekretaris dan Bendahara panitia Pilkades sebesar Rp350.000 per bulan, serta Ketua panitia Pilkades sebesar Rp500.000 per bulan.
Secara terpisah, beberapa aparat Pemerintahan desa di Tanjung Pura yang di konfirmasi terkait adanya kegiatan Outbound di Brastagi yang di ikuti aparatur desa dan LPMD membenarkan hal tersebut.
“Iya mereka berangkat ke Brastagi mengikuti Outbound,” ucap beberapa aparat pemerintahan desa yang namanya minta dirahasiakan.
Namun Plt camat Tanjung Pura ketika wartawan mencoba konfirmasi melalaui whatsApp dengan no +62 813-6245-xxxx tidak respon dan tidak dibalas konfirmasi via Whatsapp.
Bahkan untuk panitia yang di sebut dalam proposal pemohon penawaran kegiatan Outbound dengan no 081163xxxx tidak menjawab panggilan Whatsapp dan dengan no 081153xxxx menjawab panggilan whatsapp namun ketika dikonfermasi mengatakan salah sambung.(Rtar)
