METRO (Matarajawali.id)– Pemerintah Kota Metro kembali menjadi sorotan setelah puluhan guru honorer bersama massa dari Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Metro, Senin (3/8/2026).Menuntut kejelasan atas nasib 29 guru honorer yang mengaku dirumahkan setelah nama mereka dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Aksi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak, yang secara terbuka mengkritik lambannya penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, para guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun hingga kini belum memperoleh kepastian dari Pemerintah Kota Metro maupun Dinas Pendidikan.
“Kami mendampingi guru honorer yang dirumahkan. Mereka sudah lama mengabdi, tetapi justru dikeluarkan dari Dapodik tanpa kejelasan,” ujar Abdulhak di hadapan massa aksi.
Para guru hanya meminta agar nama mereka dikembalikan ke dalam sistem Dapodik sehingga dapat kembali menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Namun hingga kini, tuntutan tersebut disebut belum mendapat penyelesaian yang jelas dari pemerintah daerah.
Abdulhak juga mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan terhadap guru dengan kondisi yang dinilai serupa. Dari 36 guru yang menghadapi persoalan administrasi, sebanyak 29 guru disebut dirumahkan, sementara tujuh lainnya tetap bertugas.
“Kondisinya sama, tetapi perlakuannya berbeda. Ini yang menjadi pertanyaan besar dan harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Abdulhak, berbagai upaya penyelesaian melalui rapat dengar pendapat di DPRD tidak membuahkan hasil. Ia menyebut komunikasi dengan Dinas Pendidikan telah mengalami jalan buntu sehingga para guru memilih menyampaikan aspirasi langsung melalui aksi demonstrasi.
Ia bahkan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman apabila Pemerintah Kota Metro tidak segera mengambil langkah konkret.
“Kalau memang tidak ada upaya penyelesaian, kami akan menguji persoalan ini ke Ombudsman sebagai bentuk perjuangan untuk 29 guru honorer,” tegasnya.
Situasi sempat memanas ketika massa berusaha memasuki area Kantor Wali Kota Metro dan terjadi aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Meski demikian, kondisi berhasil dikendalikan dan aksi tetap berlangsung.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Metro terkait tuntutan para guru honorer maupun penjelasan mengenai dugaan perbedaan perlakuan dalam penanganan data Dapodik tersebut. Massa masih bertahan di depan Kantor Wali Kota Metro sambil menunggu pemerintah bersedia menemui perwakilan demonstran. (ADV)
