APBD Kota Metro Defisit Rp5 Miliar, Belanja Pegawai Barang Jasa Telan Hampir 97 Persen Anggaran

Foto: Pemerintah Kota Metro. (ars)

Metro (Matarajawali.id)— Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menuai sorotan. Dari total belanja daerah sebesar Rp920,6 miliar, hampir seluruhnya terserap untuk belanja rutin, sementara ruang fiskal untuk pembangunan publik relatif sempit. Kondisi ini berujung pada defisit anggaran Rp5 miliar yang harus ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Menurut Data anggaran menunjukkan, Belanja Operasi mencapai Rp863,09 miliar atau sekitar 93,7 persen dari total belanja daerah. Dari angka tersebut, Belanja Pegawai menghabiskan Rp410,07 miliar, sementara Belanja Barang dan Jasa mencapai Rp427,28 miliar. Artinya, hampir separuh APBD habis untuk biaya birokrasi dan operasional pemerintahan.

Sebaliknya, Belanja Modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dan pelayanan publik hanya dialokasikan Rp53,59 miliar, atau sekitar 5,8 persen dari total belanja daerah. Porsi ini dinilai minim jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mendapat alokasi Rp31,52 miliar.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang prioritas kebijakan anggaran pemerintah daerah. Pasalnya, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah justru masih mengalokasikan Belanja Hibah sebesar Rp25,09 miliar, sementara Belanja Bantuan Sosial hanya Rp648 juta, angka yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat rentan.

Di sisi pendapatan, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dari total pendapatan Rp915,64 miliar, sebesar Rp557,93 miliar atau lebih dari 60 persen berasal dari pendapatan transfer. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum cukup kuat untuk menopang kemandirian fiskal daerah.

Defisit anggaran sebesar Rp5 miliar akhirnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp7 miliar yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Pola ini kembali memunculkan kritik klasik: apakah SiLPA benar-benar hasil efisiensi, atau justru cerminan perencanaan anggaran yang lemah dan tidak optimal terserap? (ars)

 

BAGIKAN