JOGJA (matarajawali.id) – Sumadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Gunungkidul, pada hari ini (Selasa, 15/08/2023) mengatakan pihaknya telah memperkirakan potensi dampak kekeringan dan bersiap terhadap meluasnya potensi kekeringan . Diperkirakan setidaknya ada ratusan ribu jiwa warga yang rentan.
“Kami telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan,” kata Sumadi.
Menurut Sumadi, status ini berlaku hingga 30 September 2023, namun masih bisa diperpanjang, bergantung pada kondisi kekeringan di lapangan. Dengan adanya status ini membuat BPBD bisa mendapatkan tambahan anggaran dropping (distribusi) air bersih yang berasal dari alokasi Belanja Tak Terduga APBD Gunungkidul .
“Anggarannya belum kami akses karena anggaran yang di BPBD masih tersedia,” papar Sumadi.
Berdasarkan hasil pemetaan terkini, ada 14 kapanewon di Gunungkidul yang berpotensi terdampak kekeringan. Menurut Sumadi, ada 55 kelurahan dari 14 kapanewon tersebut yang paling rawan terdampak. Setidaknya ada sekitar 30.526 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di 55 kelurahan ini. Hanya Wonosari, Semin, Karangmojo, dan Playen yang diprediksi aman dari krisis air bersih.
“Secara jiwa, ada 107.853 orang yang berpotensi terdampak,” jelas Sumadi lebih lanjut.
Pada kesempatan yang sama Purwono, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, mengatakan pada tahun ini sudah disiapkan anggaran Rp 230 juta untuk droping air bersih. Sebanyak 1.000 tangki telah dipersiapkan dari anggaran tersebut. Meskipun untuk anggaran droping air tahun ini turun dibandingkan 2022 yang mencapai Rp 700 juta. Namun, pihaknya tetap optimistis anggaran tahun ini bisa dioptimalkan.
“Apalagi ada 11 kapanewon yang memiliki anggaran dropping sendiri, ditambah dukungan swasta,” papar Purwono. (Bachtiar)
