Sumba Barat Daya (matarajawali.id)- Semakin merebak isu dikalangan masyarakat dan mahasiswa, Kades Kahale, Yohanes Rehi wisuda dengan 17 SKS di Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Jogja Karta, Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Kristen membuat publik semakin ambigu.
Mirisnya, hasil klarifikasi pada salah satu media onlien Rabu (27/07) malam, Kades mengaku bahwa pernyataan wisuda 17 SKS itu salah menyampaikan informasi sebenarnya 17 Semester.
Setelah ditelaah biodatanya di Forum Laporan Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti), ditemukan adanya kejanggalan, dimana semester awal sejak tahun 2018 dan wisuda di tahun 2022. Jika dihitung jumlah semester, total menjadi 8 semester bukan 17 semester.
Kepada Matarajawali.id, Sabtu (30/07), salah satu Tokoh Pemuda pemerhati pendidikan, Yohanis Mone, mengatakan, pernyataan Kades Kahale itu bukti bahwa memang yang bersangkutan tidak pernah mengikuti proses perkuliahan atau ilegal. Akhirnya ketika ditanyakan, selalu menyampaikan pernyataan yang salah dan membuat publik semakin bingung.
“Artinya, jika memang yang bersangkutan benar mengikuti proses perkuliahan yang jelas, tentunya tidak mengatakan lulus sampai dengan 17 semester. Karena itu sudah menyalahi atur Perguruan Tinggi,”jelasnya.
Sementara untuk Strata Satu (1), maksimalnya hanya 14 smester untuk bisa menyelesaikan masa perkuliahan. Dan apabila sudah melebihi dari itu, maka secara otomatis mahasiswa bersangkutan di nyatakan DO,”tambahnya.
Menurutnya, bukan saja Kades Kahale yang mengalami hal tersebut. Tetapi diakhir-akhir ini, banyak sekali keluarga kita dari Kabupaten SBD yang pergi Wisuda diKampus tersebut,
padahal kita tahu keseharian mereka tidak ada kesibukan untuk mengikuti proses perkuliahan.
“Yang sekalipun ada yang namanya Kuliah Online (Daring), tetapi oknum-oknum tersebut sama sekali tidak mengikuti proses itu, tiba-tiba saja langsung berangkat ke Jogja Karta lalu Wisuda,”ungkapnya.
Jika hal ini kita biarkan terus, tentu akan menjadi penyakit tertular bagi adik-adik kita, saudara kita, dan juga anak cucu kita yang sementara dibentuk dalam proses.
“Dengan adanya Wisuda instan semacam itu. Juga akan mengurangi minat belajar mereka untuk pergi kuliah dengan baik. Karena psikologi mereka sudah dirasuki oleh mental enak tanpa didik melalui proses yang benar,”ujarnya.
Juga terkait pernyataan terbuka Ketua Yayasan Generasi Penerus
saat klarifikasi pernyataan Kades Kahale itu. Ia mengatakan, mereka di Wisudakan hanya untuk kepentingan Yayasan dan pengembangan SDM.
“Hal pertama, mana mungkin mereka dikatakan untuk kepentingan Yayasan, sementara setalah mereka lulus kuliah. Diketahui tidak dipekerjakan di Yayasan tersebut, melainkan mereka mencari pekerjaan sendiri.
“Hal yang kedua, Ketua Yayasan juga katakan mereka di Wisudakan untuk pengembangan SDM. Padahal yang diketahui selama ini, mereka tidak pernah mengikuti proses belajar layaknya di Perguruan Tinggi lainnya,”tegasnya.
Apalagi rata-rata lulusan dari Kampus itu, ada menjabat sebagai Kepala Desa, Mantan Kepala Desa, serta pengurus Parpol dan lain sebagainya. Bagaimana bisa dikatakan untuk kepentingan Yayasan.
“Dari pernyataan-pernyataan inilah yang kita duga kuat, bahwa proses perkuliahan yang dilakukan di Kampus Jogja Karta itu adalah abal-abalan,”tandasnya.
Ironisnya lagi, ada yang diketahui salah satu lulusan dari Kampus itu, dimana ia beragama Katholik, namun menyandang gelar Sarjana Pendidikan Agama Kristen.
“Tentu ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, dengan hadirnya kuliah kilat di Kampus tu, semakin kuat dugaan kita bahwa Kampus tersebut melahirkan lulusan ilegal,”tutupnya.
Ia juga meminta pihak Pemda SBD serta instansi terkait agar menindaklanjuti perbuatan-perbuatan yang telah melecehkan dunia pendidikan.
Sehingga tidak ada lagi korban selanjutnya,”mintanya.
Jurnalis~”Rovyn Tenge”
