Langkat (matarajawali.id)-Kepala Bidang Investigasi Lembaga Pemerhati Pemantau Pembangunan Sumatera Utara (LP3-SU) Putra Suwandi Kepada sejumlah wartawan mengatakan agar pihak aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah yang diduga melakukan pemalsuan data demi menggerogoti anggaran dana BOS.
jum’at (29/7/2022)
Menurut Putra, jika pihaknya menduga jika banyak sekolah Dasar di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara melakukan kecurangan adminstrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari tahun 2020 hingga tahun 2022 ini.
Adapun beberapa sekolah yang diduga melakukan kecurangan tersebut di antaranya Sekolah Dasar Kampung gohor 050671,
Gohor lama 050672,
Bukut lintang 050675,
Kebun balok 050676,
Stabat lama 053975,
Gohor lama 053977,
Sidodadi 054900,
Gohor lama 056005 dan
Kampung bali 057752.
Bahkan tidak menutup kemungkinan dugaan yang saat ini mencuat tersebut juga terjadi di sekolah dasar lainnya. Ujarnya
Sistim permainan kotor oknum kepala sekolah tersebut bervariasi, salah satunya ada yang melakukan kecurangan pada surat Pertanggung Jawaban tercatat laporan dan bukti pengeluaran namun realisasinya tidak ada sama sekali. hal tersebut di duga karna data bukti hanya modal Scanner alias palsu. kata Putra
Padahal Sekda Kabupaten Langkat dr Indra Salahudin dalam kegiatan Supervisi Saber Pungli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat oleh Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (24/5/2022) lalu.
Kita akan tidak lanjuti dugaan tersebut agar pihak terkait termasuk aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan agar tidak ada lagi desas desus sesama guru di sekolah itu. Ujarnya mengakhiri komentar.
Terkait adanya dugaan tersebut berapa kepala sekolah yang tidak ingin nama dan lokasi bekerjanya di sebutkan mengatakan kepada wartawan jika dugaan tersebut benar adanya namun sudah ada beberapa sekolah menganti laporan karna sudah ada teguran dari pihak terkait. Ujarnya tanpa menyebutkan siapa pihak yang dimaksud.
Kepala Dinas Pendidikan Langkat Syaiful Abdi saat di minta tanggapannya melalui pesan whatsapp terkait adanya dugaaan oknum kepala sekolah melakukan bukti Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS dengan kwitansi sken/ atau palsu tidak memberikan jawaban.
(Rtar)
