Kodi Utara (matarajawali.id)- Serangan hama belalang kembara yang merajalela di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), membuat resahkan. Khusunya di 21 Desa Kecamatan Kodi Utara, hama belalang kembara ini menjadi salah satu penyebab gagal panen.
Salah satu langkah yang ditempuh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten SBD saat itu adalah melakukan penyemprotan di dini hari dengan insektisida menggunakan alat atau mesin penyemprotan power Sprayer dan Drone.
Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete merespon cepat kejadian ledakan populasi belalang kembara di Kodi Utara, bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, melakukan rapat terbatas kepada 21 Kepala Desa di Kantor Kecamatan Kodi Utara, Sabtu (28/5/2022).
” Ada satu hal yang masih kurang dalam pengendalian hama, dimana gerakan kita dan masyarakat yang belum begitu maksimal. Juga terkait hal teknis dilapangan, pembagian tugas yang belum efisien, antara kerja dan cerita yang belum seimbang,” jelasnya
Nelis juga meminta seluruh elemen masyarakat bersama-sama aktif, memerangi hama perusak tanaman padi membuat banyak petani gagal panen raya.
“Hama belalang ini, kita harus selesaikan dalam waktu dua Minggu. Metodenya kita menggunakan penyemprotan mandiri dan bersama-sama dengan kekuatan manual. Sedangkan obat atau insektisida, Dinas pertanian yang akan mendistribusikan. Pada intinya obat tidak untuk disisakan, artinya harus digunakan habis,”paparnya
Silakan para Kades mengatur untuk itu dengan menggerakkan per dusun di masing-masing desa yang memiliki alsintan atau tangki semprot serta tenaga drop air yang cukup.
Disamping itu juga, Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten SBD, Rofinus Kaleka, S.P menyampaikan bahwa diera saat ini, dalam situasi Pandemi Covid-19 dan serba kekurangan. Tetapi meski bersyukur, karena peningkatan produksi jagung di Kabupaten SBD bukan lagi sekelas Provinsi NTT tetapi sudah kelas Nasional.
“Jadi nanti ditanggal 2-4 Juni 2022 mendatang, akan ada kunjungan monitoring dan disertasi kabinet, karena terjadinya peningkatan produksi jagung Nasional di Kabupaten SBD. Dan sumbangsi produksi jagung Nasional di SBD berada di wilayah Kodi,”jelasnya.
Karena hama belalang kembara saat ini, posisi dalam 28 hari belalang masuk, sudah kehilangan 1300 ton jagung didaerah ini. Kalau mengambil produksi terendah saja, 3, 8% per Ha, dan itu merupakan standar statistik.
“Kita sebagai pejabat melihat kejadian ini sangat memperihatinkan, sebab terjadi kehilangan produksi jagung didaerah kita, baik itukehilangan pendapatan masyarakat, kehilangan pangan serta kehilangan biaya yang cukup besar untuk membangun daerah ini,”ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan, pada bulan Oktober mendatang akan tanam 23 ribu Ha di Kabupaten SBD. Sesungguhnya kita telah mencapai program desa berkecukupan pangan, hanya saja kita belum tercatat diproduksinya, tetapi dimasa kita sekarang sudah membuka produksi jagung. Dengan harga yang sudah semakin meningkat. Artinya dimasa ini, kita telah membuka tataniaga jagung yang selama ini tersembunyi.
Sedangkan curah jagung untuk Nasional dalam tiga tahun terkahir ini, hanya di SBD-NTT, tidak ada Kabupaten atau Provinsi lain yang curah jagung yang dijual secara terbuka oleh kabupatennya. Dan ini menjadi semangat kita bersama, sehingga merdeka dari kelaparan kecukupan pangan,”imbuhnya.
Terkait pengendalian hama, kalau saja kita lakukan penyemprotan tiap malam seluas 10 Ha, maka ada 10 juta belalang yang kita bisa kendalikan. Terkait obat atau insektisida untuk hama belalang, kami pihak Dinas Pertanian telah siapkan, nanti silakan berkoodinasi dengan kami, dan kita bisa siagakan,”pungkasnya.
Juga selaku Camat Kodi Utara, Heribertus D. Hakalolu, S.Sos, pihaknya berharap kepada 21 Kepala Desa, agar berperan aktif dalam pengendalian hama belalang kembara.
“Baik itu dalam hal informasi terupdate tentang keberadaan hama belalang dan sebagainya, Camat berpesan para Kades harus merespon dan bertindak cepat. Karena selama ini yang terjadi, kita kurang produktif dalam pengendalian hama belalang,”tegasnya.
Soal pemantauan dan keaktifan dari masing-masing desa, kita tidak bisa sangat mengharapkan masyarakat yang menentukan sendiri titik lokasi keberadaan belalang. Artinya kita dari desa dan pemerintah yang seharusnya berperan aktif dilapangan, sehingga kita betul-betul bisa menentukan jelas tempat atau keberadaan belalang tersebut, dan kemudian memudahkan kita dalam penyemprotan,”imbuhnya.
Jurnalis~”Rovyn Tenge”
