Sumba Barat Daya (matarajawali.id)- TNI Polri berhasil mengawal Aksi unjuk rasa yang di gelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Selasa, (10/5/2022).
Demikian disampaikan oleh, Unit Inteldim Kodim 1629/SBD, Serka Dendo, dalam pengawalan aksi damai tersebut, Personil TNI sekitar 10 orang dan Personil Polres SBD sekitar 25 orang.
Dalam rute pengawalan dan titik orasi, dari Lapangan Galatama menuju depan Kantor Polres SBD. Dari Polres mengikuti Jalan Utama Pertigaan Toko Cendana Wangi menuju Kantor DPRD Kabupaten SBD, kemudian dilanjutkan ke Kantor Bupati SBD, dan titik kumpul terakhir di Sekretariat Donders Jalan Bandara.
Dengan jumlah massa sekitar 100 orang. Dengan kendaraan dan alat peraga yg di gunakan, Mobil Zusuki Cary Pik Up tiga Unit, Kijang Pik Up satu Unit, Kendaraan Roda dua 10 Unit, Sound sistem Spiker Aktif dua Buah, Bendera Merah Putih 4 Buah serta Ganset 10 KW satu buah. Kaegiatan tersebut berjalan aman dan lancar,”jelasnya.
Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan point’ tuntutan dari Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan kepada pemerintah SBD, Menuntut pemerintah daerah Sumba Barat Daya agar memastikan upah pekerja domestik sesuai dengan Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Menuntut pemerintah daerah Sumba Barat Daya agar para pekerja/buruh/karyawan swasta diberikan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu maksimal 8 (delapan) jam sehari.
“Menuntut pihak penegak hukum agar selalu siap menindaklanjuti laporan pekerja yang diperlakukan secara tidak adil oleh majikannya.
“Menuntut Pemerintah Sumba Barat Daya untuk melakukan moratorium terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Menuntut pemerintah daerah Sumba Barat Daya untuk mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) demi meningkatkan keterampilan para Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatannya ke luar negeri.
“Menuntut Pemerintah Daerah. menyediakan shelter bagi para korban perdagangan orang maupun korban kekerasan lainnya terkhusus bagi perempuan dan anak dan menghadirkan ahli psikolog ke Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Menuntut pemerintah daerah, agar program 7 jembatan emas tidak sebatas wacana.
Jurnalis~”Rovyn Tenge”
