Lampung Tengah (Matarajawali.id)
Penanganan Covid-19 dan pembangunan Infrastuktur harus menjadi prioritas bagi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Ardito Wijaya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali, saat disambangi awak media dirumahnya yang berada di Kelurahan Yukum Jaya, (Minggu 28/03/2021).
Penanganan Covid-19 harus menjadi perhatian serius, mulai dari pencegahan, penanggulangan serta sosialisasi terkait protokol kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana penunjang untuk pencegahan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Untuk vaksin memang kita dibantu oleh Pemerintah Pusat. Namun semua harus bisa jalan, kemenag kita ini lagi kena wabah, tetapi bukan hanya Indonesia tapi secara global. Oleh karena itu, hal ini harus jadi perhatian Kepala Daerah yang baru (dilantik),” tegasnya.
Masih dikatakan, kemudian tentang dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini juga harus berjalan. Pemkab perlu meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak. Bisa dalam bentuk ekonomi kreatif, atau peningkatan ekonomi dalam bentuk badan usaha Kampung maupun daerah. Atau peningkatan usaha mandiri masyarakat.
Walaupun penangan Covid19 menjadi utama, tetapi peningkatan ekonomi yang terdampak Covid-19 perlu dilakukan meski tidak seimbang tapi harus mengikuti. Bisa dikatakan 60/40. Yang 60 penanganan Covid-19, yang 40 untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” Jelas Politisi Partai Gerindra ini.
Masih dikatakan, memang sejauh ini pemkab Lamteng sudah berusaha dengan maksimal. Mulai dari sistem penganggaran, teori pelaksanaan, semuanya sudah maksimal. Namun semua yang dilakukan tersebut bukan kehendak Pemkab semata, tapi juga merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang berkaitan dangan penanganan Covid-19 dan penanggulangan dampak Covid-19.
Karena ada Instruksi Presiden, ada peraturan menteri yang memang menginstruksikan seluruh Kabupaten/kota dan provinsi, sama-sama bergerak untuk mengatasi persoalan Covid-19,” terangnya.
Masih dikatakan Firdaus Ali, hal kedua yang harus jadi prioritas Pemkab Lamteng yakni masalah Infrastruktur. Jika melihat kondisi infastruktur masih menjadi keluhkan masyarakat yang hampir di seluruh kampung. Infrastruktur dimaksud antara lain, sarana dan prasarana jalan, jembatan, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.
Kita harus mengakui masalah infrastruktur ini belum memadai.
Dari jumlah Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) kabupaten Lamteng tahun 2021 ini ada sekitar 2,5 Triliun. Namun dari 2,5 Trilyun tersebut 1,7 Trilyun habis untuk belanja rutin, termasuk untuk gaji pegawai dan sisanya baru untuk belanja modal seperti pembangunan infrastuktur dan lain sebagainya,” ungkapnya. (Willy)
